Menu

Pengaruh Revolusi Industri di Indonesia Yang Perlu Kita Ketahui

Pengaruh Revolusi Industri di Indonesia Yang Perlu Kita Ketahui

Pengaruh Revolusi Industri di Indonesia – Revolusi industri yang berjalan di Eropa berhasil mendorong perubahan- perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perubahan itu tidak hanya pengaruhi kehidupan masyarakat Eropa, namun juga masyarakat dibelahan dunia lainnya, juga di Indonesia. Apalagi bersama dengan perubahan paradigma filsafat yang diterapkan oleh imperialisme Barat sementara itu. Daerah jajahan tidak hanya merupakan daerah taklukan saja namun fungsinya lebih diberdayakan dari hanyalah daerah penghasil bahan baku maupun pemasaran hasil industri, namun juga secara aktif dijadikan sebagai daerah penanaman modal (Investasi ).

Selain karena desakan keperluan yang menuntut diikutinya arus revolusi industri, nampak pula kritikan dari kaum humanis dan demokrat di negara Belanda mengenai pemberlakuan proses tanam paksa di Indonesia. Desakan berikut terhadap pada akhirnya mendorong untuk dihapuskannya proses tanam paksa terhadap 1870. Sebagai ganti-nya, diterapkanlah proses ekonomi terbuka di Hindia- Belanda. Dengan proses ekonomi itu, dimulailah aman liberalisasi dalam perekonomian Indonesia ditandai bersama dengan deras-nya arus pemasukan modal yang ditanamkan oleh pengusaha-pengusaha asing.

Sistem ekonomi terbuka memungkinkan siapa saja mampu menanamkan modalnya di Indonesia, jadi tidak hanya orang-orang Belanda saja. Akibat dari proses tersebut, pengusaha- entrepreneur di luar Belanda seperti Inggris, Perancis, Belgia, Amerika Serikat, Cina, dan Jepang turut menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal berikut dilandasi obyek untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kondisi ini terhadap pada akhirnya memunculkan cara baru dalam perihal penindasan dan pemerasan bangsa Indonesia. Sebelum masa itu, yang laksanakan penindasan adalah orang- orang Belanda, namun terhadap masa ini Indonesia dieksploitasi oleh kaum swasta dan para kapitalis asing lain. Penanaman modal di Indonesia, lebih dari satu besar diarahkan untuk pembangunan perkebunan-perkebunan yang mampu menghasilkan komoditi yang diperlukan bagi bahan basic industri. Dan dibangunlah perkebunan- perkebunan yang lebih dari satu besar dibangun di daerah Jawa dan Sumatera.

Pembangunan perkebunan berikut perlu tenaga kerja yang akan diperlukan mengurus perkebunan. Dengan demikian, banyak masyarakat yang jadi tenaga kerja perkebunan, lebih-lebih perkebunan di Sumatera diangkat tenaga kerja yang berasal dari Jawa. Terjadilan arus transmigrasi dari pulau Jawa ke Sumatera itupun dikerjakan secara paksa. Bahkan di pada orang-orang Jawa tersedia yang dikirim ke daerah Madagaskar dan Suriname. Eksploitasi yang dikerjakan para kapitalis terhadap masyarakat Indonesia dikerjakan bersama dengan jenis baru. Pekerja di paksa untuk bekerja diperkebunan-perkebunan bersama dengan upah yang amat rendah bersama dengan beban kerja amat tinggi. Mereka tidak mampu menghambat dari ketentuan itu, karena terikat kontrak kerja. Pada 1881, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Undang- undang Koelie Ordonantie yang sesuaikan parapekerja. Berdasarkan undang-undang ini, para kuli bekerja sesuai kontrak. Bagi yang melanggar ketentuan itu akan dijatuhkan hukuman berbentuk poenale sanctie. Para entrepreneur diberikan kewenangan dan hak besar untuk memperlakukan dan menjatuhkan hukuman para pekerja. Untuk menolong program perkebunan, pemerintah kolonial Hindia- Belanda membangun berbagai prasarana, seperti waduk, irigasi, jalan raya, pelabuhan- pelabuhan, serta jalan kereta api. Pembangunan sarana berikut seringkali memakan korban jiwa yang banyak dari masyarakat Indonesia karena mereka dipekerjakan secara paksa. Tetapi bersama dengan pembangunan prasarana itu, terutama pembangunan jaringan jalan raya telah berpengaruh bagi tumbuhnya mobilitas penduduk. Pembangunan jalan raya dan kereta api memungkinkan perkembangan dan hubungan antar-kota secara cepat. Dampak-nya adalah lahir kota-kota baru di daerah pedalaman seperti Malang, Bandung, Sukabumi, dan lainya. Lahirnya kota- kota baru ini membuat perkembangan urbanisasi yaitu gerak pindahan masyarakat dari desa ke kota.

Sementara itu, gerakan humanis yang berkembang di negara Belanda mendorong diberlakukannya politik balas budi kepada bangsa Indonesia. Salah satu politik balas budi yaitu program yang dikemukakan oleh Mr. C. Th. Van Deventer. Gagasan itu diterbitkan oleh majalah de Gids terhadap 1899 memaparkan perlu-nya bangsa Belanda laksanakan balas budi kepada Indonesia. Balas budi dikerjakan bersama dengan menolong bangsa Indonesia untuk mencerdaskan dan memakmurkan rakyatnya. Terdapat 3 cara yang mampu dikerjakan untuk mewujudkan perihal itu, yakni:
1. memajukan pengajaran (edukasi )
2. melakukan perbaikan pengairan (irigasi )
3. laksanakan pindahan masyarakat (transmigrasi )
Ide dikemukakan oleh van Deventer ini sesudah itu lebih dikenal sebutan politik etis. Setelah melalui pembicaraan memadai panjang pada akhirnya politik etis merasa dikerjakan di Indonesia menurut tafsiran dan kemauan pemerintah kolonial Belanda. Program pendidikan tidak dimaksudkan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, namun untuk mencukupi keperluan akan tenaga administrasi rendahan yang akan di tempatkan di industri-industri perkebunan. Program irigasi tidak diarahkan untuk peningkatan pertanian masyarakat Indonesia, namun untuk menolong perkebunan-perkebunan milik para kapitalis. Sementara itu, program transmigrasi bukan diarahkan untuk pemerataan masyarakat dan peningkatan mutu hidup masyarakat Indonesia, melainkan untuk mencukupi keperluan tenaga kerja di perkebunan- perkebunan milik Belanda. Lambat laun program politik etis ini memberikan faedah yang besar bagi bangsa Indonesia, terutama dalam perihal program pendidikan. Program pendidikan mulanya dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga administratif rendahan, pada akhirnya makin lama berkembang. Tidak hanya jenjang pendidikan makin lama tinggi, namun juga menjangkau spesialisasi bidang pendidikan lain seperti kedokteran, keguruan, teknik, pertanian, dan sebagainya.Demikian, juga masyarakat Indonesia makin lama mengenal pola pendidikan Barat.

Pendidikan Barat diberikan oleh Belanda terhadap biasanya hanya diperolehkan masyarakat Indonesia yang berasal dari kelas bangsawan atau priyayi. Secara lazim yang mempergunakan peluang ini ialah mereka yang berasal dari golongan priyayi kelas rendahan yang pada akhirnya bersama dengan makin lama berkembangnya pendidikan Barat akan mengubah susunan masyarakat di Indonesia. Muncullah golongan baru dalam masyarakat Indonesia yaitu oleh seorang sejarawan, Sartono Kartodirdjo, disebut sebagai homines novi. Kelompok masyarakat itu adalah group masyarakat baru yang lahir dari pendidikan Barat yang mereka terima. Lambat laun, golongan berikut telah menggeser kedudukan kelas- kelas priyayi atas lain yang tidak berpendidikan Barat. Apalagi setelah Belanda memberlakukan ketentuan bahwa pejabat yang akan memegang jabatan pemerintahan harus memiliki ijazah pendidikan Barat, supaya tertutup jalan kelas priyayi itu dari jabatan-jabatan yang di awalnya mereka peroleh bersama dengan cara turun-temurun. Hal berikut terhadap pada akhirnya menghapuskan proses feodalisme amat kental berlaku dalam pola hubungan pada priyayi dan rakyat jelata.

Perubahan ini berjalan dalam susunan masyarakat Indonesia terhadap sementara itu adalah bersama dengan timbulnya gerakan-gerakan emansipasi wanita. Gerakan-gerakan dipelopori oleh tokoh- tokoh perempuan, seperti Raden Ajeng Kartini maupun Raden Dewi Sartika. Gerakan emansipasi terebut dikembangkan oleh ke-2 tokoh perempuan yang berupaya menempatkan perempuan terhadap posisi yang memiliki hak dan derajat yang sejajar bersama dengan kaum laki-laki. Pada masa sebelumnya, kedudukan perempuan amat rendah, jadi kelas ke-2 di bawah kaum laki-laki. Pengenalan masyarakat Indonesia bersama dengan pendidikan Barat makin lama terhubung cakrawala mereka perihal nasib bangsanya. Kemampuan mereka dalam membaca hasil-hasil kesimpulan yang berkembang di Barat secara segera menumbuhkan kesadaran perihal nasib bangsa yang tengah mengalami penjajahan.

Perkembangan sadar baru seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme maupun penegakan hak-hak asasi manusia menumbuhkan permohonan mendobrak keadaan sementara itu bersama dengan menegakkan kemerdekaan bagi bangsanya. Lali timbulnya organisasi-organisasi pergerakan nasional terhadap 1908 dipelopori oleh golongan cendekiawan nasionalis, seperti: Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, Tjipto Mangunkusumo, Ki Hadjar Dewantara, dan lainnya adalah orang-orang nasionalis yang memperoleh pencerahan sebagai akibat proses pendidikan Barat yang di terima. Jadi, tidak akan nampak organisasi pergerakan nasional apabila tidak di awali bersama dengan penerapan pendidikan Barat yang mereka dapatkan sementara itu.

Sumber : www.kumpulansurat.co.id

Baca Juga :